DPD PKS Kabupaten Mojokerto Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Ketua DPD PKS Imam Sutarso dan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Mojokerto Kaiyan saat konferenai pers terkait penolakan kenaikan harga BBM, Selasa (06/09/22).

Penolakan atas kenaikan harga baham bakar minyak (BBM) terus bergulir diberbagai daerah di Indonesia. Tak hanya dari elemen masyarakat seperti mahasiswa dan buruh, kali ini penolakan juga datang dari DPD PKS Kabupaten Mojokerto.

Dengan tegas DPD PKS Kabupaten Mojokerto, menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi per 3 September 2022. Hal ini disampaikan oleh Imam Sutarso, Ketua DPD PKS Kabupaten Mojokerto.

“Seluruh komponen mulai dari Presiden PKS sampai Ketua DPW PKS Jawa Timur menolak kenaikan harga BBM. Jangan sampai kebijakan pemerintah ini menambah susah rakyat,” kata Sutarso di kantornya Selasa (06/09/22).

Menurut Sutarso, kenaikan harga BBM bersubsidi ini sangat memberatkan masyarakat. Karena kondisi ekonomi saat ini belum pulih pasca pandemi Covid-19, sehingga semua masih dalam keadaan sulit.

Tak hanya itu, naiknya harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan pangan. Lebih lanjut Sutarso menyebut harga kebutuhan pokok seperti telur ayam di pasar-pasar tradisional  sudah mulai merangkak naik.

“Berbagai komoditas pangan lainnya pasti menyusul naik dalam waktu dekat. Kami jelas menolak dan kami harus berpihak kepada masyarakat, karena kami memiliki beban moral dan konstitusi,” ujar Sutarso.

Sutarso menambahkan naikknya harga BBM akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Seperti tukang ojek, tukang bakso, pedagang keliling, serta buruh dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Mereka menjerit dengan kondisi saat ini. Apa-apa mahal, harga barang dan bahan kebutuhan pangan sulit terjangkau. Daya beli dan konsumsi masyarakat yang kian melemah mengakibatkan bertambahnya pengangguran,” ujarnya.

Untuk itulah, DPD PKS Kabupaten Mojokerto meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi akibat pembengkakan APBN. Jika APBN menjadi alasan pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran belanja.

“Kami mendukung langkah-langkah fraksi PKS di DPR dan DPRD untuk menyuarakan aspirasi masyarakat menolak kenaikan harga BBM,” pungkasnya.

Pilihan Editor
930 x 180 AD PLACEMENT