Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto Bongkar 4 Kunci Agar UMKM Naik Kelas

Berhari.com – Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui strategi yang lebih terintegrasi. Langkah itu mereka bahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hearing lintas sektoral di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (2/9).

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Hery Suyatnoko, menilai UMKM memegang peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan dukungan yang konkret, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai sektor.

“UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah sangat membutuhkan dukungan nyata melalui sinergi lintas OPD,” ujarnya.

Hery mengatakan pemerintah tidak bisa menyerahkan pengembangan UMKM hanya kepada satu perangkat daerah. Ia mendorong seluruh OPD terkait menyatukan program agar pelaku usaha memperoleh pendampingan dari tahap produksi hingga pemasaran.

Komisi II memetakan empat agenda utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memperkuat UMKM. Empat agenda tersebut mencakup peningkatan kualitas produk, penguatan kapasitas dan pembiayaan, integrasi dengan pariwisata serta ekonomi kreatif, dan percepatan pemasaran digital.

Pada aspek produksi, pemerintah perlu membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas sekaligus memenuhi standar produk. Pendampingan dapat mencakup legalitas usaha, mutu produk, desain kemasan, hingga kemudahan memperoleh bahan baku.

Komisi II juga menyoroti kualitas sumber daya manusia sebagai faktor penting agar UMKM mampu berkembang secara profesional. Pelaku usaha perlu mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan, manajemen bisnis, pemasaran digital, serta akses yang lebih luas terhadap lembaga pembiayaan dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dinilai bisa menjadi pintu masuk baru bagi produk lokal Mojokerto. Produk kuliner, kerajinan, fesyen, dan berbagai hasil kreativitas masyarakat dapat dipromosikan melalui destinasi wisata, pusat oleh-oleh maupun agenda pariwisata daerah.

Di sisi lain, Komisi II meminta pemerintah mempercepat transformasi digital bagi pelaku UMKM. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan strategi digital marketing diyakini mampu membuka pasar baru hingga menjangkau konsumen di luar Kabupaten Mojokerto.

Hery menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antar-OPD agar program pengembangan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri. Disperindag dapat fokus memperkuat produksi dan akses pasar, Dinas Koperasi dan UKM menangani kelembagaan serta pembiayaan, Disbudporapar membuka akses melalui pariwisata, sedangkan Diskominfo memperkuat ekosistem digital.

“Kolaborasi adalah kunci utama. Jika keempat pilar ini berjalan seirama, UMKM Kabupaten Mojokerto pasti naik kelas,” tandas Hery.