Pakaian Adat Nusantara Warnai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto

Berhari.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, digelar untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (16/08/23). Namun dalam rapat kali ini, nampak berbeda dari biasanya dengan adanya pakaian adat nusantara yang dikenakan para anggota dewan.

Seperti baju adat Betawi yang dipakai Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro, yang membuatnya tampil anggun.  Tak hanya pakaian adat Betawi, para wakil rakyat juga mengenakan pakaian adat lain dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Hadi Faturohman, mengenakan pakaian adat dari Provinsi paling timur Indonesia, yakni  Aceh. Sedangkan Pitung Hariyono sebagai Ketua Komisi III, tampil nyentrik dengan pakaian khas Madura.

Dalam rapat paripurna ini, baik eksekutif dan yudikatif mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI secara langsung dari gedung Nusantara DPR RI. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang menjadi kekuatan ekonomi dunia.

“Indonesia Emas Tahun 2045, maka peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan karena tidak semua negara memilikinya. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an,” terang Jokowi.

Peluang besar yang kedua adalah kepercayaan internasional yang dimiliki Indonesia saat ini. Kepercayaan tersebut, kata Presiden, dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

“Momentum Presidensi Indonesia di G20, kekuatan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM. Serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir ini, telah menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia,” ungkap Presiden.

Di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, tambah Presiden, Indonesia dengan ideologi Pancasila dan prinsip demokrasi mampu menghadirkan ruang dialog. Serta menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.

“Dengan kepercayaan internasional yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam setiap negosiasi,” tandasnya.