Pemkot Mojokerto Tingkatkan Kapasitas Aparatur untuk Perangi Cukai Ilegal

Pemkot Mojokerto terus berkomitmen dalam memerangi peredaran barang kena cukai ilegal.

Berhari.com – Upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam memutus peredaran barang kena cukai ilegal terus digencarkan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2025 yang berlangsung di Lynn Hotel Mojokerto, Rabu (26/11).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pejabat strategis, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heryana Dodik Murtono, dan Plt Kepala Satpol PP, Abd. Rachman Tuwo.

Dalam paparannya, Abd. Rachman Tuwo, menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memperkuat bekal aparatur dalam mengenali, mencegah, hingga menindak berbagai praktik peredaran barang kena cukai ilegal.

“Agenda penguatan kapasitas tersebut merupakan pelaksanaan gelombang kedua pada tahun ini, ujarnya”.

Para anggota Satpol PP peserta kegiatan menerima pembekalan terkait aturan perundangan dan prosedur penindakan di lapangan. Salah satu materi utama yang dibahas adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sekda Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, yang hadir mewakili Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menekankan bahwa peningkatan kapasitas ini tidak hanya menyentuh aspek teknis. Ia berharap kegiatan tersebut mampu membentuk aparatur yang profesional, beretika, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pengawasan cukai semakin menantang. Petugas harus lebih siap, baik dalam memahami regulasi maupun saat bertugas langsung di lapangan,” ujar Gaguk.

Untuk memberikan pemahaman komprehensif, Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo turut hadir sebagai narasumber. Dengan rangkaian pelatihan yang terus digulirkan, Pemkot Mojokerto optimistis dapat semakin menekan peredaran barang kena cukai ilegal.

Selain memperkuat kualitas penegakan hukum, langkah ini juga diproyeksikan meningkatkan pelayanan publik dan menjaga kesehatan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Mojokerto dalam menjaga ketertiban serta memastikan kebijakan cukai berjalan sesuai aturan. (adv)

Pilihan Editor
930 x 180 AD PLACEMENT