Berhari.com – aksi unjukrasa puluhan mahasiswa di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto, berlangsung ricuh, Kamis (02/11/23). Aparat kepolisian yang menjaga jalannya unjukrasa, terlibat aksi saling dorong dengan para mahasiswa.
Kericuhan tersebut tak terhindarkan, karena para mahasiswa hendak memaksa masuk halaman kantor Pemkot Mojokerto. Petugas Polres Mojokerto Kota, langsung menghadang mahasiswa hingga terlibat aksi saling dorong di antara mereka.
Beruntung aksi ini tak berlangsung lama, polisi dan mahasiswa saling menahan diri sehingga tak berujung anarkis. Meski begitu, pengunjukrasa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut langsung membakar ban bekas.
Aksi dilakukan karena mereka kesal, tidak bisa masuk ke Kantor Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, untuk menyampaikan tuntutannya. Dalam unjukrasa kali ini, mereka menuntut segera dibuka kembali Car Free Day (CFD) di Jalan Benteng Pancasila.
Koordinator aksi unjukrasa, Aldo, mengatakan, CFD yang biasa digelar setiap Minggu pagi tersebut kini masih tutup sejak masa pandemi Covid-19. Dampak ditiadakannya CFD sangat dirasakan para pedagang di Jalan Benteng Pancasila.
“CFD ditutup sejak PPKM tahun 2029 lalu, sehingga pendapatan pedagang di Jalan Benteng Pancasila turun drastis. Untuk itu, kami minta Pemkot Mojokerto segera membuka kembali CFD demi peningkatan ekonomi para pedagang,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, PPKM telah dicabut oleh Presiden Jokowi. Sehingga semua kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat sudah diperbolehkan, termasuk CFD di Jalan Benteng Pancasila, Kota Mojokerto.
“Dulu kan terkendala covid, tapi sekarang sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi, bahwasannya ini bisa untuk keramaian. Kasihan para pedagang Benteng Pancasila, mereka resah,” ungkapnya.
Setelah satu jam melakukan orasi, mereka akhirnya diizinkan masuk oleh polisi untuk dialog dengan perwakilan Pemkot Mojokerto. Para mahasiswa ini mengancam, akan terus melakukan unjukrasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Kami akan kembali menggelar aksi serupa, kalau tuntutan kami tidak dipenuhi Pemkot Mojokerto,” tandasnya.