Hadapi Tekanan Fiskal, Bupati Mojokerto Pastikan Pelayanan Publik Tetap Prioritas

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, saat menyampaikan jawaban atas pendangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto terkait Raperda 2026.

Berhari.com – Di tengah tekanan fiskal akibat turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra atau yang akrab disapa Gus Barra, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjaga stabilitas keuangan dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

Hal itu disampaikan Gus Barra saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, dalam agenda Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (28/10) di Gedung Graha Whicesa.

“Kami menyikapi penurunan TKD sebesar Rp281 miliar dengan langkah penyesuaian fiskal yang terukur dan strategis. Fokus kami tetap pada pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.

Bupati menjelaskan, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan sejumlah strategi menghadapi penurunan TKD, mulai dari refocusing belanja, efisiensi operasional, hingga penajaman prioritas pembangunan agar selaras dengan RPJMD dan RKPD.

“Postur APBD 2026 kami jaga tetap seimbang dengan mengoptimalkan belanja modal yang berdampak langsung bagi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gus Barra.

Selain itu, seluruh masukan dan kritik dari fraksi DPRD telah ditanggapi secara tertulis dalam dua bentuk dokumen, yaitu ringkasan jawaban eksekutif yang dibacakan dalam sidang dan lampiran rinci untuk tiap fraksi.

Dalam forum tersebut, Gus Barra menekankan pentingnya transformasi digital pemerintahan, bukan sekadar penerapan aplikasi, tetapi perubahan sistem kerja menuju tata kelola berbasis data yang terintegrasi.

Untuk memperkuat PAD, Pemkab Mojokerto juga mengedepankan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran data, modernisasi sistem, serta kerja sama lintas lembaga seperti DJP, DJPK, dan Kejaksaan Negeri Mojokerto.

“Saat ini kami tengah menyusun Arsitektur Pemerintahan Digital (Pemdi) dan Peta Rencana Pemdi 2025–2029 sebagai fondasi transformasi birokrasi,” jelasnya.

Menutup penyampaiannya, Bupati Albarra menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dan berharap pembahasan Raperda APBD 2026 berjalan lancar.

“Kami berharap proses ini menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Mojokerto dan mampu mengoptimalkan fungsi anggaran demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Pilihan Editor
930 x 180 AD PLACEMENT