Pemkot Mojokerto Genjot PAD dari Sektor HOREKA, Perizinan Usaha Bakal Dipetakan

Berhari.com – Pemerintah Kota Mojokerto memperkuat pengawasan terhadap sektor hotel, restoran, kafe, dan usaha terkait pariwisata (HOREKA) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot Mojokerto akan memetakan seluruh aktivitas usaha sekaligus mengevaluasi perizinan yang menjadi salah satu pintu masuk potensi penerimaan daerah.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, meminta perangkat daerah terkait tidak hanya mencatat keberadaan pelaku usaha, tetapi juga mengidentifikasi kewajiban yang harus mereka penuhi. Ia menilai pertumbuhan sektor HOREKA perlu berjalan seimbang dengan kontribusinya terhadap pembangunan Kota Mojokerto.

Pemerintah Kota Mojokerto tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya di tengah pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemkot juga mendorong penguatan ekosistem wisata melalui branding Mojokerto sebagai kota wisata sejarah budaya dengan semangat Spirit of Majapahit.

“Kita ingin pariwisata di Kota Mojokerto berkembang dan kita sudah mengambil branding Mojokerto sebagai kota wisata sejarah budaya dengan Spirit of Majapahit. Perkembangan hotel, restoran, kafe, dan sektor ekonomi kreatif harus ikut memberikan manfaat nyata bagi pendapatan daerah.” kata Ning Ita.

Wali Kota menjelaskan, pemerintah daerah telah berupaya menghadirkan berbagai kegiatan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan mendatangkan masyarakat ke Kota Mojokerto. Kondisi tersebut seharusnya ikut membuka peluang bagi pemerintah memperoleh tambahan PAD dari aktivitas ekonomi yang tercipta.

Ia menilai pertumbuhan usaha yang tidak diikuti peningkatan penerimaan daerah dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima pemerintah. Karena itu, Pemkot Mojokerto ingin memastikan setiap potensi pendapatan yang muncul dari aktivitas usaha dapat diidentifikasi dan dioptimalkan sesuai ketentuan.

“Jangan sampai sektor-sektor itu berkembang pesat di sini, tetapi pendapatan daerahnya tidak ikut mendapatkan manfaat. Saya meminta seluruh perangkat daerah mengubah pola kerja dengan lebih aktif mencari dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah,” tegasnya.

Dorongan tersebut semakin penting karena Pemkot Mojokerto masih menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan anggaran 2027. Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 telah rampung dan pemerintah daerah selanjutnya memasuki tahapan pembahasan rancangan APBD 2027.

Ning Ita menyebut pemerintah daerah masih menghadapi defisit anggaran yang cukup besar dan belum memperoleh kepastian mengenai tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk 2027. Situasi tersebut membuat pemerintah harus semakin cermat menggali potensi pendapatan yang tersedia di daerah.

“Mindset kita sekarang harus mencari potensi pendapatan daerah. Sekecil apa pun potensinya, kalau bisa menghasilkan PAD, harus kita lakukan dan kita optimalkan,” ujarnya.

Melalui Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Perizinan Khusus HOREKA, Pemkot Mojokerto meminta perangkat daerah melakukan pendataan secara menyeluruh. Pemerintah akan melihat jumlah hotel, restoran, kafe, serta usaha terkait pariwisata berikut status dan jenis perizinan yang dimiliki masing-masing pelaku usaha.

Pemetaan juga akan mengidentifikasi berbagai kewajiban usaha serta potensi penerimaan yang dapat masuk ke kas daerah. Pemkot Mojokerto kemudian akan menggunakan hasil pemetaan tersebut sebagai dasar untuk menyusun strategi peningkatan PAD yang lebih terukur.

Ning Ita menegaskan pemerintah tidak hanya akan menghitung potensi penerimaan dari aspek perizinan. Pemkot juga akan menelusuri sumber pendapatan lain yang berkaitan dengan aktivitas sektor HOREKA dan memiliki dasar pemungutan sesuai regulasi.

Upaya tersebut berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola pajak daerah di Kota Mojokerto. Sejumlah aktivitas usaha telah masuk dalam skema Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Pemkot Mojokerto meminta hasil monitoring dan evaluasi tidak berhenti sebagai laporan administratif. Perangkat daerah terkait harus menindaklanjuti temuan dengan langkah konkret agar potensi PAD dari sektor HOREKA dapat dikelola secara optimal dan terukur.