Wamenkes Bidik Mojokerto Jadi Kota Pertama yang Bebas TB dalam Tiga Tahun

Berhari.com – Kota Mojokerto mendapat target besar dalam perang melawan tuberkulosis (TB). Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Oktavianus, mendorong kota kecil di Jawa Timur itu menjadi salah satu daerah percontohan nasional dan mencapai eliminasi TB dalam tiga tahun ke depan.

Target tersebut muncul setelah Benjamin melihat langsung pelaksanaan skrining TB yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sejumlah titik layanan kesehatan Kota Mojokerto, Selasa (29/9). Ia menilai pola penemuan kasus yang diterapkan pemerintah daerah sudah mengarah pada kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi tertular maupun mengalami sakit TB.

“Harapan saya tiga tahun ke depan Mojokerto salah satu kota bebas TB pertama di Indonesia. Mimpinya saya itu, karena punya wali kota yang hebat,” ujarnya

Benjamin menilai Kota Mojokerto memiliki sejumlah modal untuk mengejar target tersebut. Kota ini ditopang enam rumah sakit, enam puskesmas, dan 10 puskesmas pembantu (pustu) yang dapat memperluas jangkauan penemuan serta penanganan kasus TB.

Selain fasilitas kesehatan, pemerintah juga memiliki dukungan tenaga kesehatan yang memungkinkan proses pencarian kasus dilakukan secara lebih aktif. Kondisi wilayah yang relatif kecil membuat koordinasi antar fasilitas dan pemantauan masyarakat berisiko dapat berjalan lebih terintegrasi.

Benjamin bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, meninjau langsung skrining TB di Kelurahan Surodinawan dan RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dan Wakil Wali Kota, Rachman Sidharta Arisandi, turut mendampingi agenda tersebut.

Dari hasil peninjauan, Benjamin melihat petugas tidak hanya menunggu warga datang untuk memeriksakan diri. Mereka juga mengarahkan skrining kepada orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien TB serta kelompok yang mempunyai faktor risiko.

“Kami datang ke Kota Mojokerto bersama Ibu Wali Kota melihat program bagaimana dilakukan skrining TB. Tadi saya lihat caranya sudah benar, bahwa kontak erat yang disasar dan orang yang berisiko sakit yang disasar. Itulah strategi kita menurunkan kasus TB di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Benjamin, strategi tersebut menjadi kunci untuk mempercepat pemutusan rantai penularan. Pemerintah dapat menemukan orang yang terinfeksi lebih awal sehingga tenaga kesehatan bisa segera memberikan tindakan sesuai kondisi pasien.

Pemeriksaan juga tidak berhenti pada tahap skrining awal. Pemerintah akan memanfaatkan pemeriksaan lanjutan, termasuk rontgen, untuk memastikan kondisi orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TB.

“Dengan data yang ada kita bisa, seluruh warga Kota Mojokerto yang kontak erat harus diperiksa kesehatannya. Difoto ronsen, kalau begitu dia nggak sakit langsung dapat obat pencegahan, yang sakit langsung diobati,” jelasnya.

Pendekatan tersebut memungkinkan petugas membedakan masyarakat yang membutuhkan pengobatan TB dengan mereka yang memerlukan terapi pencegahan. Langkah itu sekaligus membuka peluang untuk mencegah infeksi berkembang menjadi penyakit dan menekan potensi penularan di lingkungan sekitar.

Kota Mojokerto juga memiliki pengalaman dalam menangani pasien dari luar wilayah administrasinya. Benjamin menyebut kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto selama ini telah menjadi salah satu tumpuan pelayanan TB bagi masyarakat dari daerah lain.

“Kalau bisa kita melakukan pemberantasan TB sebagai percontohan nasional, Kota Mojokerto, Kota Bogor. Saya sudah lihat kota-kota yang bisa karena SDM-nya cukup dan selama ini jadi tumpahan mengobati orang wilayah kota lain,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan layanan medis untuk mengejar eliminasi TB. Benjamin menekankan pentingnya membangun pemahaman masyarakat agar warga mampu menerapkan pola hidup sehat, mengenali risiko penularan, dan mengikuti pengobatan secara disiplin.

“Yang dibutuhkan adalah edukasi, pengetahuan. Setelah itu masyarakat makin taat. Jadi hidup itu dengan pola hidup sehat itu sudah bisa mengurangi konsumsi obat,” terangnya.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyatakan pemerintah daerah siap memperkuat dukungan terhadap agenda tersebut. Pemkot Mojokerto bahkan mengalokasikan anggaran sektor kesehatan lebih dari 20 persen atau melampaui ketentuan mandatory spending.

Pemerintah kota juga menyiapkan jaringan kader untuk membantu menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan. Para kader tersebut akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam mendukung pencarian kasus dan edukasi mengenai pencegahan TB.

“Anggaran kesehatan kita lebih dari 20 persen, lebih dari yang ditetapkan dalam mandatory spending. Kemudian kita juga memiliki para kader yang siap menjadi garda terdepan untuk berkolaborasi dalam eliminasi TB,” ujar Ning Ita.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kini menjadi bagian penting dalam mengejar target eliminasi TB di Kota Mojokerto. Pemerintah mengandalkan kombinasi fasilitas kesehatan, tenaga medis, sistem data, kader, dan partisipasi warga untuk mempercepat penemuan kasus.

Jika strategi tersebut berjalan konsisten, Kota Mojokerto memiliki peluang untuk menunjukkan model penanganan TB yang dapat diterapkan di daerah lain. Target tiga tahun yang disampaikan Wamenkes pun menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa eliminasi TB dapat dikejar melalui deteksi aktif dan kolaborasi lintas sektor.