Kasus Hukum Dr. Yudi Utomo Imarjoko Resmi Dihentikan, Polda Jatim Terbitkan SP3

Berhari.com – Perkara hukum yang sempat menyeret nama akademisi dan ahli nuklir Indonesia, Dr. Ir. Yudi Utomo Imarjoko, M.Sc., kini telah berakhir. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur resmi menghentikan penyidikan kasus tersebut, melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3).

Penghentian penyidikan tertuang dalam SP3 Nomor: S.Tap/34M/RES.1.24./2025/Ditreskrimum yang diterbitkan pada 26 Maret 2025. Dengan terbitnya surat tersebut, proses hukum yang sebelumnya berjalan dinyatakan selesai sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang dibuat pada 26 Desember 2022 terkait dugaan penggelapan dalam jabatan dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Sejak saat itu, perkara diproses melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya penyelesaian damai antara para pihak. PT Energi Sterila Higiena selaku pelapor dan Dr. Ir. Yudi Utomo Imarjoko sebagai terlapor menandatangani perjanjian perdamaian pada 17 Maret 2025.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar penting dalam penghentian perkara. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan melalui pendekatan restorative justice dan tidak melanjutkan sengketa melalui jalur hukum.

Selain itu, para pihak juga menyatakan tidak akan mengajukan gugatan maupun tuntutan hukum di kemudian hari terkait pokok persoalan yang sama. Setelah laporan resmi dicabut oleh pelapor, penyidik melakukan gelar perkara dan memutuskan menghentikan penyidikan.

Dengan demikian, status hukum perkara yang sempat menjadi perhatian publik tersebut kini telah memperoleh kepastian hukum.

Meski demikian, informasi mengenai berakhirnya kasus ini dinilai belum banyak diketahui masyarakat. Di berbagai platform digital, pemberitaan yang masih mudah ditemukan umumnya berasal dari fase awal perkara saat kasus pertama kali mencuat.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak lengkap mengenai perkembangan terbaru perkara. Padahal, publik berhak mendapatkan informasi yang utuh, termasuk mengenai penyelesaian kasus dan hasil akhir proses hukum yang telah ditempuh.

Terbitnya SP3 pada Maret 2025 menjadi penanda bahwa perkara tersebut telah selesai secara resmi. Penyelesaian melalui perdamaian dan penghentian penyidikan menjadi bagian penting dari keseluruhan perjalanan kasus yang perlu diketahui masyarakat sebagai bentuk informasi yang berimbang dan komprehensif.