Pemkot Mojokerto Sediakan Bantuan Hukum Gratis hingga Kelurahan, Warga Kini Lebih Terlindungi

Berhari.com – Akses bantuan hukum bagi warga Kota Mojokerto kini semakin dekat dan mudah dijangkau. Pemerintah Kota Mojokerto memastikan layanan pendampingan hukum tersedia hingga tingkat kelurahan, lengkap dengan fasilitas konsultasi gratis.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan bahwa seluruh kelurahan telah dilengkapi sarana pendukung untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum.

Dalam kegiatan sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Prajurit Kulon, Selasa (7/4), ia menjelaskan bahwa 18 kelurahan di Kota Mojokerto kini telah berstatus kelurahan sadar hukum.

Tak hanya itu, setiap kelurahan juga memiliki pos bantuan hukum dan tenaga paralegal yang siap memberikan konsultasi hingga pendampingan langsung kepada warga.

“Warga tidak perlu takut atau bingung jika menghadapi masalah hukum. Semua sudah difasilitasi dan bisa diakses dengan mudah,” ujarnya.

Menurut Ning Ita, sapaan akrabnya, keberadaan paralegal menjadi solusi nyata untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Bahkan, pemerintah juga menanggung seluruh biaya pendampingan hukum yang dibutuhkan warga.

Pemkot Mojokerto juga memberikan perlindungan menyeluruh, tidak hanya dalam proses hukum, tetapi hingga pemulihan kondisi psikologis bagi korban.

Sejak 2025, upaya tersebut semakin diperkuat dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang berada di bawah Dinas Sosial.

Unit ini secara khusus menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk menyediakan layanan pendampingan serta akses ke tenaga psikolog.

“Jika ada kasus, terutama perempuan dan anak, jangan ragu melapor. Kami siap mendampingi sampai tuntas,” tegasnya.

Dengan berbagai fasilitas ini, Pemkot Mojokerto berharap kesadaran hukum masyarakat terus meningkat, sekaligus memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata.