Suharso Monoarfa Ngotot Masih Ketum DPP PPP Berdasar Legitimasi Kemenkumham

Suharso Monoarfa ngotot dan menyatakan dirinya tetap sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti yang terlihat pada unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (06/09/22).

Dihadapan kader PPP di acara Bimtek DPRD se-Indonesia di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta, Suharso menyebut dirinya masih menjadi Ketum PPP. Sekaligus sebagai pengurus sah yang sudah dilegitimasi oleh Kemenkumham.

“Saya ingin berpesan, lindungi PPP dari pihak-pihak luar yang ingin memecah belah kita dari dalam. Bersatu kita teguh bercerai kita roboh, yang berat sama dipikul yang ringan dipimpin bersama,” ucapnya.

Ia juga memberikan pesan kepada para caleg bahwa mereka adalah orang-orang terpilih. “Semuanya adalah orang-orang terpilih untuk bersama-sama berjuang memenangkan partai kita tercinta (PPP),” ujarnya.

Suharso menambahkan bahwasannya PPP siap bertarung di Pemilu 2024. Untuk itu jangan mau di adu domba oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari masalah yang dihadapi demi kepentingan mereka.

“Bismillahirrahmanirahim, saya mengajak kepada semuanya untuk fokus pada tujuan bukan pada masalah. Suara PPP harus naik, tidak boleh direbut lagi. Kita harus solid, saya yakin kita bisa buktikan itu,” tegasnya.

Suharso Monoarfa yang menjabat Kepala Bappenas itu juga menyampaikan agar tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden Jokowi. Serta lembaga-lembaga negara dalam permasalahan yang tengah terjadi sekarang.

“Cerita-cerita itu datang kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya,” pintanya.

Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketum PPP dan digantikan Muhammad Mardiono. Penunjukan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten, Minggu (04/09/22).

“Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat. Usulan dari 3 Pimpinan Majelis disepakati untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan dalam keterangannya, Minggu (04/09/22).

Sementara itu Wakil Ketum DPP PPP Arsul Sani menyebut usulan pemberhentian Suharso disepakati 30 dari total 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP. Sedangkan, empat DPW yang tidak hadir, karena tidak mendapat tiket pesawat.

“Dorongan untuk konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. Belakangan dorongan itu diperkuat oleh pernyataan Suharso soal amplop kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai,” ungkapnya.