Bawaslu Mojokerto Gandeng PWI Perkuat Demokrasi dan Tangkal Hoaks

Berhari.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi menjelang Pemilu dan Pemilihan 2029.

Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kelembagaan jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya di Jalan Raya Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Rabu (12/8).

Kunjungan ini merupakan bagian dari Giat Konsolidasi Demokrasi sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu dan PWI membahas penguatan komunikasi serta kolaborasi dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal memimpin langsung rombongan yang turut diikuti jajaran anggota Bawaslu. Rombongan diterima Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham, Sekretaris PWI Arif Rahman, serta sejumlah pengurus dan anggota PWI.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana, mengatakan konsolidasi demokrasi tidak hanya penting dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung. Menurutnya, masa non-tahapan justru menjadi kesempatan strategis bagi Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat fondasi demokrasi sejak dini.

“Bawaslu ingin terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Konsolidasi demokrasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, untuk memperkuat literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif,” ujar Savitri.

Sejumlah hal menjadi perhatian dalam konsolidasi tersebut, mulai dari penguatan literasi demokrasi, analisis hukum kepemiluan, kesiapan data dan informasi publik melalui PPID, hingga peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat.

Bawaslu juga menyoroti berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi. Beberapa di antaranya adalah politik uang, penyebaran hoaks dan disinformasi, netralitas ASN, TNI dan Polri, serta evaluasi terhadap penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Savitri menjelaskan, Bawaslu juga menerapkan pendekatan jemput bola dengan membuka komunikasi secara langsung bersama berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui diskusi bersama organisasi masyarakat, organisasi profesi, kampus, sekolah, komunitas, hingga ruang publik.

Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut positif kunjungan Bawaslu tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pengawas pemilu dan pers memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan informasi di era digital.

“Pers mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang benar, berimbang dan tidak menyesatkan masyarakat. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dengan insan pers sangat penting untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus menangkal hoaks dan disinformasi,” kata Aminuddin.

Ia menegaskan, PWI Mojokerto Raya siap terlibat dalam edukasi publik melalui pemberitaan yang mengedepankan kode etik jurnalistik, verifikasi informasi, serta kepentingan masyarakat.

Menurut Aminuddin, keberhasilan demokrasi pada Pemilu 2029 nantinya tidak cukup hanya dilihat dari kelancaran proses pemungutan suara.

“Menuju Pemilu 2029, kita berharap demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat, kedewasaan politik, keterbukaan informasi dan integritas seluruh pihak yang terlibat,” tegasnya.

Pertemuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan PWI Mojokerto Raya diharapkan tidak berhenti sebagai kunjungan kelembagaan semata. Kedua pihak diharapkan dapat menjaga komunikasi dan membangun kolaborasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi demokrasi masyarakat serta mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.