Bawaslu Kota Mojokerto Gandeng Pers Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Berhari.com – Bawaslu Kota Mojokerto memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendorong pengawasan partisipatif dalam proses demokrasi. Langkah itu dibahas saat jajaran Bawaslu mengunjungi Sekretariat PWI Mojokerto di Jalan Pekayon Nomor 99, Kecamatan Kranggan, Rabu (30/9).

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, mengatakan media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Menurutnya, jurnalis juga dapat membantu meningkatkan kesadaran publik untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran.

“Jurnalis bisa menjadi mitra dalam menciptakan pemilu yang bersih, termasuk bersama-sama mencegah praktik politik uang dan berbagai potensi pelanggaran lainnya,” ujar Dian.

Dian menjelaskan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Bawaslu karena itu terus mendorong warga untuk aktif memberikan informasi dan mengawasi tahapan pemilu sesuai mekanisme yang berlaku.

Bawaslu Kota Mojokerto juga memperluas sosialisasi pengawasan kepada berbagai kelompok masyarakat. Mereka menyasar lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat lainnya.

Ketua PWI Mojokerto, Aminuddin Ilham, menyambut positif upaya Bawaslu membangun komunikasi dengan media. Ia menilai pers memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang edukatif sekaligus membantu masyarakat memahami aturan dan proses demokrasi.

“Pers tidak hanya memiliki fungsi menyampaikan informasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan edukasi bagi masyarakat. Kami berharap sinergi dengan Bawaslu ini dapat terus diperkuat, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan bersama-sama mencegah potensi pelanggaran sejak dini,” kata Aminuddin.

Aminuddin menegaskan, PWI Mojokerto siap mendukung penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai prinsip jurnalistik. Kolaborasi antara Bawaslu, pers, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat literasi demokrasi sekaligus mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.