Pemerintah Tambah Kuota BPBL Jadi 83 Ribu Rumah Tangga di Tahun 2023, Ini syaratnya

Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI menyepakati peningkatan jumlah bantuan sambungan listrik baru, untuk masyarakat kurang mampu. Dari sebelumnya 80 ribu menjadi 83 ribu rumah tangga di tahun 2023.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pagu kegiatan infrastruktur tahun anggaran 2023 menjadi Rp 1,67 triliun dari sebelumnya hasil rapat kerja sebesar Rp 1,86 triliun. Biaya infrastruktur tersebut akan digunakan untuk pembiayaan converter kit bagi nelayan dan petani.

“Termasuk juga bantuan pasang listrik baru (BPBL), pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, dan penerangan jalan umu. Serta alat penyalir daya listrik, dan pembagian modern clean energy cooking service,” kata Arifin dikutip, Sabtu (24/09/22).

Kementerian ESDM dan DPR RI juga menyepakati anggaran pembangunan PLTS terpadu, PLTMH di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sebanyak 12 unit dengan anggaran sebesar Rp 94,44 miliar. Dan meningkatkan pembangunan PJU-TS menjadi 31.072 unit dengan anggaran Rp 500,45 milyar.

Menuurt Arifin, pihaknya segera melakukan proses lelang pra Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), atas apa yang disepakati dengan DPR RI. Sehingga masyarakat dapat segera menerima manfaatnya.

“Komitmen kami untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di tahun 2022. Sehingga awal tahun 2023, sudah dapat berjalan,” tandas Arifin.

Sebagai informasi, BPBL adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Diantaranya meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangan, sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT PLN (Persero), dan pengisian token listrik perdana.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu. Dalam peraturan ini juga diatur para penerima bantuan BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN.