Berhari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di Pemda Mojokerto tahun 2022. Kendati anggaran senilai Rp 426 miliar tersebut telah turun dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka tersebut menjadi perhatian para legislatif.
Ketua Fraksi PKB DPRD Mojokerto, Hadi Fatkhur Rohman dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi, terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, mengatakan bahwa, penyerapan Silpa, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021, yakni Rp 533 miliar.
“Kami rasa, Silpa Rp 426 miliar masih terbilang tinggi. Oleh karena itu, kami harapkan Pemda agar dapat meningkatkan kebijakan perencanaan dalam penganggaran. Sehingga dapat terserap hingga batas wajar di bawah lima persen dari dana tersedia,” jelas Hadi.
Sementara itu, pandangan umum dari Ketua Fraksi PKS, Evi Kusumawati menilai, penyerapan belanja daerah 2022 belum optimal. Atau hanya Rp 2,620 triliun. Sedangkan targetnya adalah Rp 2,990 triliun. Yang artinya, hanya terserap 87,64 persen.
“Besaran nilai Silpa Rp 426 miliar, menunjukkan bahwa serapan belanja belum optimal. Oleh karena itu, kami harapkan Pemda dapat mengoptimalkan belanja daerah sekaligus dapat mengevaluasi penyebab anggaran tidak terserap secara maksimal. Terutama kinerja serapan anggaran di masing-masing OPD,” paparnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko menjelaskan bahwa tingginya angka Silpa 2020 bukan menjadi acuan kinerja Pemda. Dimana salah satu faktor tingginya Silpa adalah dana cadangan yang tidak bisa terserap pada 2022. Sehingga, anggaran tersebut dimasukkan pada tahun 2023.