KKD Kota Mojokerto Dikukuhkan, Siap Jaga Literasi Digital yang Sehat Jelang Pemilu 2024

Berhari – Mendekati pemilu 2024, pemerintah Kota Mojokerto mengukuhkan Komite Komunikasi Digital (KKD) yang dibentuk dari berbagai elemen. Pengukuhan tersebut salah satunya untuk memantau aktivitas politik di dunia maya, baik itu kampanye, pemberitaan media massa, hingga penangkalan hoaks yang sangat masif terjadi saat tahun politik.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di pendapa Sabha Mandala Madya, Kamis (7/12). Anggota KKD Kota Mojokerto sendiri merupakan gabungan dari perwakilan berbagai elemen, diantaranya Kepolisian, TNI, Kejari, PWI, IJTI, hingga influencer.

“Semoga pemilu yang digelar secara nasional nanti menjadi pemilu yang damai dan anti gesekan. Semua itu mampu kita wujudkan dengan mengantisipasi adanya berita hoaks, baik yang ada di media digital atau media yang lain,” papar wali kota yang akrab dipanggil Ning Ita.

Dalam hal ini, lanjut Ning Ita, peran KKD Kota Mojokerto cukup strategis untuk bisa ikut mengamankan dan menyukseskan pemilu damai 2024. Menurutnya, litarasi digital sudah sangat masif, sehingga, demi mengantisipasi gesekan peran KKD Kota Mojokerto harus langsung melaksanakan program-program kerja.

“Kota Mojokerto sebagai salah satu bagian dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur ikut berupaya menyukseskan target yang akan dicapai,” katanya.

Sementara itu, Ketua KKD Jawa Timur Arief Rahman menjelaskan, ada tiga program kerja KKD sebagai bentuk inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadapi pemilu 2024 yaitu edukasi literasi, verifikasi informasi dengan seluruh stake holders agar bisa sampai ke ranah pelosok Mojokerto, dan dapat berperan sebagai wahana pertimbangan hukum.

”KKD di Kota Mojokerto ini dapat menyosialisasikan dan menjaga kondisi ruang digital yang sehat, serta berkualitas pada pemilu 2024 mendatang,” tandasnya. (adv)