Bupati Mojokerto Ajak APH Kawal 11 Proyek Strategis Daerah Senilai Rp63,3 miliar

Berhari.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian belasan Pembangunan Strategis Daerah (PSD) yang telah dianggarkan tahun 2024 ini.

Untuk itu, Pemkab Mojoketo mengharapkan kerjasama yang baik dengan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH), baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan.

Hal ini disampaikan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, disela-sela penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan PSD di salah satu restauran di Kecamtan Puri, Senin (04/03).

Menurut Ikfina, percepatan PSD harus dilakukan karena sudah dianggarkan. Sehingga, PSD bisa rampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Saya ingin, bagaimana pembangunan ini benar-benar terwujud sesuai rencana. Terdapat 11 paket PSD yang harus dikerjakan dan semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Ikfina.

Sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45.3846-0172/2023, ada 11 pembangunan strategis daerah di tahun ini, dengan total anggaran Rp63,3 miliar.

Anggaran sebesar itu, untuk pembangunan fisik di tiga OPD dan rumah sakit daerah. Diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan RSUD Prof dr Soekandar.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Endang Tirtana, mengatakan, pengamanan pembangunan seperti PSD merupakan tupoksinya.

Untuk  itu, ia berkomitmen mengamankan pelaksanaan pembangunan tersebut. Pihaknya akan bersinergi dengan Polres Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota dalam pengamanan proyek strategis.

“Kita akan melakukan pendampingan, dan kita pastikan pembangunan proyek-proyek strategis di Kabupaten Mojokerto berjalan aman dan lancar,” tandasnya.