Bupati Sidoarjo Komitmen Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi

Berhari.com – Bupati Sidorajo, Subandi, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/03). Kegaiatan ini untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.

Turut hadir mendampingi Bupati Subandi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, dan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. “Alhamdulillah, kami berada di Jogja untuk menghadiri sosialisasi dari KPK,” ujarnya di sela-sela rapat.

Dalam sosialisai ini, menuurt Subandi, KPK menekankan pentingnya sistem tata kelola pemerintahan yang  transparan dan akuntabel. Sistem pemerintah tersebut, terus bangun dan dijalankan di Kabupaten Sidorajo.

“Saya berharap, lembaga legislatif dan eksekutif terus berkomitmen, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Hubungan harmonis legislatif dan eksekutif akan memudahkan pemerintah  daerah mewujudkan visi misinya,” jelasnya.

Subandi mengatakan, KPK banyak memaparkan materi-materi penting dan menjadikannya prioritas. Terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi.

” Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, agar kita dapat terus berupaya memerangi korupsi. Mari kita tetap semangat untuk Sidoarjo,” tandasnya.

Sementara itu Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan pentingnya kolaborasi yang kuat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sehingga dibutuhkan sinergitas dan kerja sama yang baik antara kepala daerah, DPRD dan instansi penegak hukum.

“Meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan, pihaknya tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Setyo.

Menurut Setyo, tema rapat yang awalnya berfokus pada “Penguatan Kepala Daerah” lebih tepat diganti menjadi “Komitmen Kepala Daerah. Karena rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk berkomitmen dalam mengelola tata pemerintahan yang bebas korupsi.

“Kepala daerah sudah cukup kuat karena telah melewati berbagai tantangan, mulai dari proses pendaftaran, kampanye, hingga pemilihan yang penuh perjuangan. Setelah dilantik, yang lebih penting adalah menjaga komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” ungkapnya.

Tak hanya Bupati Sidorajo, Subandi, Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar KPK tersebut juga diikuti sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia. Seperti kepala daerah dari DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.