Pemkot Mojokerto Rasionalisasi TPP ASN Dampak Efisiensi Anggaran

Berhari.com – Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, meski bakal menerapkan efisiensi anggaran. Hal ini dilakukan, karena TPP merupakan bentuk apresiasi atas kinerja ASN.

Saat ini Pemkot Mojokerto masih melakukan rasionalisasi atau penyesuaian perhitungan anggaran TPP ASN. Terlebih pemerintah pusat telah mengatur TPP tahun 2025 diberikan sebanyak 14 kali kepada ASN, termasuk Tujangan Hari Raya dan gaji ke-13.

Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, menuturkan, penyesuaian TPP perlu dilakakan agar kebijakan anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saat ini belanja pegawai Pemkot Mojokerto mencapai 34 persen dari total APBD.

“Jumlah anggran TPP tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun jumlah pegawai yang berhak menerima TPP bertambah. Hal ini karena adanya pengangkatan 118 PPpK dan 3 CPNS,” ungkap Gaguk, Jumat (28/03).

Dengan kondisi tersebut, menurut Gaguk, langkah rasionalisasi perlu dilakukan agar TPP bisa dicairkan sesuai regulasi. Karena jika tidak dilakukan penyesuaian perhitungan, maka TPP ASN Pemkot Mojokerto akan habis sebelum akhir tahun.

“Rasionalisasi juga dikarenakan adanya tunjangan iuran BPJS Kesehatan pegawai yang dibebankan kepada TPP. Selain itu, adanya metode pemotongan PPH 21 persen dengan tarif efektif sesuai PMK 168 tahun 2023,” terangnya.

Lebih lanjut Gaguk, menjelaskan, jika proses rasionalisasi akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam keputusan Wali Kota Mojokert. Penerapan hasil rasionalisasi, bakal dilakukan pada TPP bulan Maret.

Untuk itu ia meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto, bisa memberi pemahaman kepada para ASN. Sehingga TPP ASN yang diberikan nantinya tak sampai menimbulkan pelemik.

“Kepala OPD harus berperan aktif dalam memberikan pencerahan dan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan ASN,” tandasnya.