Ning Ita Buka Diklat PADI, Tegaskan Budaya Integritas Jadi Kunci Utama Pemberantasan Korupsi

Berhari.com – Komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kembali ditegaskan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari. Dalam pembukaan Diklat Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) yang digelar secara virtual pada Selasa malam (22/7/2025), Ning Ita sapaan akrabnya, menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada penguatan budaya integritas di seluruh lini pemerintahan.

“Budaya integritas adalah pondasi utama. Tanpa itu, upaya pemberantasan korupsi hanya akan bersifat simbolis,” ujar Ning Ita, dalam sambutannya.

Ia menegaskan, bahwa integritas bukanlah sesuatu yang terbentuk dalam waktu singkat. Nilai itu tumbuh melalui konsistensi dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penegakan kode etik yang tegas, dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Lebih lanjut, Ning Ita menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam strategi antikorupsi. Ia menyatakan, bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penindakan semata, melainkan harus didukung dengan langkah pencegahan sistemik serta edukasi berkelanjutan.

“Membangun sistem yang baik itu penting, tapi membangun karakter ASN yang berintegritas jauh lebih penting. ASN harus bisa menjadi teladan dan penggerak perubahan, bukan sekadar pelaksana kebijakan,” tandasnya.

Dalam momentum tersebut, Ning Ita juga mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai dasar ASN yang tercermin dalam prinsip BerAKHLAK. Menurutnya, nilai tersebut harus menjadi kompas moral dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.

Sebagai wujud nyata dari komitmen antikorupsi, Kota Mojokerto berhasil mencatatkan prestasi luar biasa sepanjang tahun 2024. Berdasarkan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kota Mojokerto meraih nilai 98,41 tertinggi di Jawa Timur dan masuk dalam tiga besar nasional.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa penguatan budaya integritas yang dilakukan secara konsisten telah memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi.