Berhari.com – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, kembali menegaskan pentingnya peran kader PKK dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan santai namun penuh makna bersama kader PKK Kelurahan Prajurit Kulon di Black Café, Jumat (25/7).
Dalam suasana akrab, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini mendorong para kader PKK untuk menjadi pribadi yang tangguh, tanggap, dan kreatif dalam menjawab kebutuhan warga, baik di lingkungan RT maupun kelurahan.
“Saya titip kepada seluruh kader PKK agar aktif dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau langsung ke seluruh lapisan, di sinilah peran penting kader PKK sebagai jembatan informasi dan solusi,” ujar Ning Ita.
Ning Ita, juga menyoroti pentingnya implementasi 10 Program Pokok PKK sebagai instrumen pendukung program nasional dan daerah. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan ekonomi lokal melalui pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di setiap kelurahan.
“Setiap kelurahan wajib memiliki Koperasi Merah Putih. Ini akan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis potensi lokal yang bisa dikelola dan dimaksimalkan oleh masyarakat sendiri,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa koperasi bukan hanya wadah usaha, tetapi juga media pemberdayaan ekonomi warga secara kolektif dan berkelanjutan.
Tak hanya sektor ekonomi, Ning Ita juga menyinggung upaya Pemkot Mojokerto dalam menjaga ketahanan pangan, terutama dari sisi ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi global.
“Kalau bicara ketahanan pangan di Mojokerto, fokus kita adalah bagaimana memastikan barang tersedia dan harga stabil. Untuk menjaga itu, Pemkot bahkan memberikan subsidi ongkos kirim bagi pedagang. Jadi saat mereka menjual ke masyarakat, harga bisa lebih murah,” jelasnya.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap inflasi komoditas dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Mengakhiri arahannya, Ning Ita berpesan agar para kader PKK aktif menjalin komunikasi dengan aparat kelurahan dalam menyampaikan permasalahan atau aspirasi masyarakat.
“Panjenengan bisa langsung berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Komunikasi yang baik itu kunci agar kita bisa bekerja sinergis,” pungkasnya.