Fraksi PKB Gelar Serap Aspirasi, Perangkat Desa Minta Perhatian Soal Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Berharicom – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mojokerto kembali menggelar agenda Hari Fraksi PKB untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kali ini, kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto di Balai Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Jumat (5/6/2026).

Pertemuan yang dihadiri anggota Fraksi PKB, pengurus PPDI kabupaten, dan perwakilan kecamatan itu membahas sejumlah persoalan yang dihadapi perangkat desa. Di antaranya kesejahteraan, kepesertaan BPJS, tunjangan purna tugas, serta berbagai kendala administratif.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti, mengatakan perangkat desa memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Karena itu, kesejahteraan mereka perlu mendapat perhatian lebih.

“Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Sudah selayaknya kesejahteraan mereka menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Menurut Eka, penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa saat ini masih belum sepenuhnya sebanding dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Ia pun mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan PPDI.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Lutfi Ramdhani, menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh masukan yang diterima. Ia menyebut aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mencari solusi yang tepat.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi ini agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Heru, mengapresiasi ruang dialog yang diberikan Fraksi PKB. Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi perangkat desa untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada para wakil rakyat.

Ia berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dan diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung kesejahteraan perangkat desa.

“Kami berharap ada langkah nyata sehingga persoalan yang dihadapi perangkat desa dapat segera mendapat solusi,” ungkapnya.