Komisi II DPRD Kota Mojokerto Soroti Kesiapan IPLT dan Serapan Anggaran Bapperida

Berhari.com – Komisi II DPRD Kota Mojokerto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPerakim) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Senin (13/7).

Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kota Mojokerto tersebut dipimpin Koordinator Komisi II sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Arie Hernowo. Hadir pula Ketua Komisi II, Santoso Bekti Wibowo, bersama seluruh anggota.

Pada agenda pertama, Komisi II membahas kesiapan operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Mojokerto bersama jajaran Dinas PUPRPerakim yang dipimpin Kepala Dinas Endah Supriyani.

Fokus pembahasan tertuju pada rencana pembiayaan operasional dan pemeliharaan IPLT sebagai salah satu syarat utama dalam memenuhi readiness criteria pengajuan program.

DPRD menilai kesiapan anggaran dan pengelolaan IPLT menjadi faktor penting agar fasilitas tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan. Selain memenuhi persyaratan administrasi, keberadaan IPLT juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sanitasi bagi masyarakat Kota Mojokerto.

Usai membahas sektor sanitasi, rapat dilanjutkan bersama Bapperida Kota Mojokerto yang dihadiri Sekretaris Bapperida, Nara Nupiksaning Utama.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II mengevaluasi capaian realisasi anggaran Bapperida hingga semester pertama Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil evaluasi rapat staf pada Juni lalu, serapan anggaran Bapperida menempati peringkat keempat tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Moeljadi, menegaskan bahwa RDP merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Komisi II mendukung berbagai program strategis yang dilaksanakan OPD. Namun kami juga terus melakukan pengawasan agar setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penggunaan anggaran, dilakukan secara akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya,  program IPLT diharapkan mampu meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, sedangkan capaian realisasi anggaran Bapperida yang sudah baik perlu terus dipertahankan agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

“Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota Mojokerto menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tandasnya.

Melalui RDP ini, Komisi II berharap koordinasi antara unsur legislatif dan eksekutif semakin solid. Dengan demikian, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Mojokerto dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (adv)