DPRD Kota Mojokerto Setujui LKPJ 2025, Soroti PAD hingga Pemerataan Program Pembangunan

Berhari.com – Pemerintah Kota Mojokerto mendapat catatan penting dari DPRD usai penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Meski secara umum disetujui, sejumlah evaluasi strategis disiapkan sebagai bahan pembenahan kinerja ke depan.

Rapat paripurna yang digelar pada Rabu (8/4) di Gedung DPRD Kota Mojokerto dipimpin Ketua DPRD Ery Purwanti. Agenda tersebut turut dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota, jajaran OPD, serta Forkopimda.

Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan 18 rekomendasi hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus). Rekomendasi dibacakan oleh juru bicara Fraksi Gabungan, Nuriono Sugi Raharjo.

Ketua DPRD Ery Purwanti menegaskan bahwa lembaganya menerima LKPJ Wali Kota, namun tetap memberikan sejumlah catatan penting. Rekomendasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah.

“Secara umum kami menerima LKPJ, tetapi tetap disertai rekomendasi agar kinerja pemerintah semakin optimal,” ujarnya.

DPRD juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Mojokerto sepanjang 2025. Namun, fungsi pengawasan tetap dijalankan dengan memberikan masukan di sejumlah sektor krusial.

Salah satu sorotan utama adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD menilai potensi PAD masih bisa digali lebih maksimal, tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi fokus dorongan legislatif.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program pembangunan. Penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran dinilai perlu dihindari agar realisasi program lebih efektif.

Di sisi lain, sektor pariwisata disebut memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD jika dikelola secara serius dan terintegrasi.

Pada bidang sosial, DPRD mencatat adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan angka kemiskinan. Meski demikian, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama.

Tak kalah penting, DPRD juga meminta agar penyajian LKPJ ke depan lebih informatif, berbasis data, serta mudah dipahami sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah.

Melalui 18 rekomendasi tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kota Mojokerto dapat segera menindaklanjuti seluruh catatan yang ada, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.