Wali Kota Mojokerto Panen Raya Padi Dukung Program Ketahanan Pangan

Berhari.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, menggelar panen raya padi di area persawahan Lingkungan Kemasan, Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Senin (07/04). Dari lahan seluas 247 hektare, ditargetkan hasil panen bisa mencapai 470 ton gabah kering.

Panen raya padi kali ini merupakan kegiatan serentak yang diikuti seluruh kabupaten/kota di 14 provinsi. Presiden Prabowo Subianto, memimpin langsung panen raya padi secara daring yang dipusatkan di Majalengka, Jawa Barat

Turut hadir dalam panen raya padi Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Batara Alex Bulo, dan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti. Selain itu juga dihadiri Kabag SDM Polres Mojokerto, Kompol Rudy Hartono mewakili Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri, serta pejabat Pemkot Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengatakan, panen raya padi kali ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya pada periode Januari-Maret 2025, Pemkot Mojokerto juga telah melakukan panen raya padi.

Di bulan April ini, para petani Kota Mojokerto menamam padi di lahan seluas 272 hektar. Dari luasan lahan yang ditanami tersebut, hasil panen ditargetkan mencapai 470 ton gabah kering.

Nantinya hasil panen padi petani ini, akan diserap oleh Bulog dengan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp5.500/ Kg gabah kering. Sehingga para petani tidak perlu kuatir, akan mengalami kerugian.  

“Ya, pasti akan diserap Bulog. Di Kota Mojokerto, total bulan April ini madsih ada 272 hektare dengan perkiraan jumlah produksi 470 ton gabah kering. Pada tri bulan pertama Januari-Maret, hasil panen mencapai 670 ton dari lahan seluas 369 hektare,” ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.

Di tengah keterbatasan lahan pertanian produktif, menurut Ning Ita, Pemkot Mojokerto terus berupaya mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan, dengan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang digarap para petani.

“Berdasarkan tata ruang Kota Mojokerto, LP2B mencapai 96 hektare dari total wilayah seluas 20.480 hektare. Para petani atau kelompok tani masih menanam padi di lahan seluas 369 hektare, ini lebih banyak dari tata ruang wilayah Kota Mojokerto,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ning Ita, mengungkapkan, tiga aspek yang perlu diperhatikan guna mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Yakni ketersediaan, keterjangkauan harga dan distribusi.

“Aspek ketersediaan misalnya, kebutuhan pangan di Kota Mojokerto khususnya beras mencapai 3.700 ton per tahun. Akan tetapi yang tersedia setiap bulannya 2.200 ton, artinya ketersediaan yang dimiliki jauh lebih tinggi dari pada kebutuhan,” ungkapnya.

Sementara masalah harga bahan pokok, Pemkot Mojokerto gencar melakukan operasi pasar di tiap-tiap lingkungan. Operasi pasar bahan pangan murah ini, untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok termasuk beras.

“Kita juga punya 18 Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) peracangan. Dengan TPID ini harga bahan pokok penting (Bapokting) di Kota Mojokerto bisa ditekan di harga eceran normal, sehingga tidak terjadi inflasi,” tandasnya. (adv)