Pemkab Jombang Tuntaskan Pembebasan Lahan Sekolah Rakyat

Berhari.com – Proses perluasan Sekolah Rakyat di kawasan eks Terminal Barang Tunggorono, Kecamatan Jombang, mendekati tahap realisasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memastikan, pembebasan lahan dari warga telah rampung secara administratif dan kini memasuki fase pembayaran.

Sebanyak 10 pemilik lahan di Desa Tunggorono resmi menyetujui pelepasan hak atas tanah mereka. Kesepakatan tersebut menjadi langkah krusial untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang dirancang bagi masyarakat Jombang.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi, menjelaskan bahwa seluruh proses administrasi pelepasan hak telah diselesaikan di hadapan notaris. Akta jual beli (AJB) untuk seluruh bidang tanah juga sudah ditandatangani dan saat ini tengah diproses ke tahap surat perintah membayar (SPM).

“Semua AJB sudah selesai. Hari ini SPM sudah kami ajukan,” ujar Agung, Rabu (24/12).

Sebelum kesepakatan tercapai, Pemkab Jombang lebih dulu melakukan sosialisasi dan dialog dengan para pemilik lahan. Hasilnya, seluruh warga menyatakan persetujuan untuk melepas tanah mereka demi pembangunan Sekolah Rakyat.

Total luas lahan yang dibebaskan mencapai 11.576 meter persegi. Nilai pembayaran yang disepakati sebesar Rp 7,91 miliar, dengan harga tanah per meter persegi berada di kisaran Rp 682 ribu hingga Rp 684 ribu.

“Pelepasan haknya sudah tuntas. Tinggal menunggu proses pembayaran kepada pemilik tanah,” imbuh Agung.

Pengadaan lahan ini telah masuk dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 8,8 miliar digunakan untuk pembelian lahan, sementara Rp 9,1 miliar dialokasikan untuk pengurukan dan penyiapan lahan sebelum pembangunan fisik dimulai.

Setelah tahap penyiapan lahan rampung, pembangunan gedung Sekolah Rakyat akan dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Pemkab Jombang memastikan dukungan penuh agar proyek strategis di bidang pendidikan ini berjalan sesuai rencana.

“Kami siap membantu dari sisi pengadaan lahan. Untuk pembangunan gedung akan menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Pemkab Jombang berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dimulai dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan akses serta kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Jombang.