Berhari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna guna mendengarkan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas masukan dan saran yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Graha Whicesa, Jalan RA. Basoeni No. 35, Sooko, Kamis siang (24/7/2025).
Wakil Bupati Mojokerto, dr. Muhammad Rizal Oktavian, hadir mewakili Bupati untuk menyampaikan jawaban resmi. Turut hadir dalam agenda tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, unsur Forkopimda, para kepala OPD, para wakil ketua dan anggota DPRD, serta pimpinan BUMD.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Rizal menanggapi sejumlah pertanyaan penting yang diajukan oleh berbagai fraksi. Berikut poin-poin penting yang disampaikan:
Menanggapi pertanyaan Fraksi PKB dan PPP, Rizal menjelaskan bahwa peningkatan anggaran bantuan sosial dalam P-APBD 2025 digunakan untuk program prioritas. Di antaranya rehabilitasi rumah korban bencana, program transmigrasi, insentif guru TPQ, iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta beasiswa untuk para Hafidz dan Hafidzah.
Terkait Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), ia menyebutkan bahwa presentasenya menurun menjadi sekitar 6%, yang menandakan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran semakin membaik.
Fraksi PKS mempertanyakan besarnya belanja pegawai. Menjawab hal itu, Rizal menegaskan bahwa porsi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih dalam batas wajar yakni 29,20%—masih di bawah batas maksimal 30% sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Terkait pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB tentang pertumbuhan ekonomi, Rizal mengungkapkan adanya penyesuaian target. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada Triwulan I 2025 sebesar 5,01%, sedikit turun dibandingkan 5,17% di periode yang sama tahun sebelumnya.
Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan menyoroti isu daya beli masyarakat. Pemkab Mojokerto telah menyiapkan langkah strategis, seperti:
Menanggapi Fraksi Gerindra dan Fraksi Pando, Rizal memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, gedung olahraga, perbaikan sekolah, serta rumah tidak layak huni. Proyek ini tersebar di berbagai perangkat daerah seperti Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
Menutup penjelasannya, Rizal menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan fraksi-fraksi DPRD. Ia berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif tetap solid demi kemajuan Kabupaten Mojokerto.