Empat Program Prioritas Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berhari.com – Empat program prioritas diusung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Keempat program tersebut yakni penanganan stunting, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penguatan infrastruktur.

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, meminta keempat program itu masuk saat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Musrenbang BAPPEDA tahun 2024.

 “Dalam menyusun RKPD tahun 2024, telah melalui berbagai rangkaian kegiatan. Mulai evaluasi rencana pembangunan untuk menentukan isu strategis,” ujarnya, saat menghadiri Musrenbang BAPPEDA di Pendopo Graha Maja Tama, Kamis (30/03/23).

Berdasar hasil survei Satus Gizi Indonesia (SSGI), menurut Ikfina, angka stunting di Kabupaten Mojokerto sebesar 27,4 persen di tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 turun di angka 11, 6 persen.

Untuk itu, ia menargetkan di tahun 2024, angka stunting di Kabupaten Mojokerto di bawah persen. Agar bisa mencapai target, kata dia, berbagai inovasi dan strategi percepatan penurunan stunting harus dilakukan.

“Tidak cukup melakukan intervensi spesifik, tetapi secara sensitif. Seluruh sumber daya yang ada harus mendukung dalam percepatan penurunan stunting,” terangnya.

Sementara program prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem, Bupati Ikfina menyebut, tiga strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan dan jaminan sosial.

Selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan. Serta meminimalisasi wilayah kemiskinan.

Pada program pengendalian inflasi, Ikfina meminta, harga-harga kebutuhan pokok dikendalikan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena diketahui, kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Sedangkan program prioritas penguatan infrastruktur, kata Ikfina, komunikasi yang baik seluruh stakeholder bisa dijalankan. Karena banyak infrastruktur yang menjadi kewenangan, di luar Pemkab Mojokerto.

“Program penguatan infrastruktur ini harus dikomunikasikan, agar infrastruktur yang belum maksimal mendapat perbaikan,” ungkapnya.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, berharap Musrenbang RKPD tahun 2024, mampu menjawab isu-isu strategis. “Ini momen yang baik. Berbagai masukan dari pemangku kepentingan, akan mendorong RKPD menjadi lebih komprehensif dan berkualitas,” tandasnya.