Kota Mojokerto Siap Menuju Smart City dengan Birokrasi Cerdas

Berhari.com – Pemerintah Kota Mojokerto serius menapaki jalur menuju kota cerdas (smart city) yang sesungguhnya. Bukan hanya menghadirkan aplikasi atau teknologi digital, tapi juga memperkuat birokrasi sebagai penggerak utama.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Kota Cerdas yang digelar di Balai Kota Mojokerto. Menurutnya, birokrasi yang solid adalah fondasi dari enam dimensi smart city yang sukses.

“Smart city itu bukan cuma soal teknologi. Enam dimensinya seperti smart government, smart economy, hingga smart living, tidak bisa jalan tanpa birokrasi yang peduli dan bekerja optimal,” ujar Ning Ita.

Ning Ita juga mengingatkan bahwa banyak orang masih menyempitkan makna smart city hanya pada aplikasi digital. Padahal, konsep kota cerdas jauh lebih luas dan kompleks.

“Kita harus ubah cara pandang. Smart city itu mencakup banyak aspek—bukan hanya soal IT. Ini tentang cara kita membangun kota yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan untuk masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, Kota Mojokerto berada di peringkat ke-11 dari 156 daerah dalam program Smart City tingkat nasional. Capaian tersebut membanggakan, namun menurut Ning Ita, belum cukup.

“Kita tidak boleh puas. Peringkat 11 itu jadi motivasi agar kita bisa masuk lima besar. Kita terus dorong kinerja dan inovasi lintas sektor,” tegasnya.

FGD ini juga menghadirkan Prof. DR. Sri Yulianto Joko Prasetyo, Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana sekaligus Asesor Smart City Nasional. Ia menekankan, kunci keberhasilan smart city bukan hanya ada di teknologi, tapi juga pada kolaborasi antarlembaga.

“Komitmen kepala daerah, sinergi antar OPD, kebijakan yang tepat, literasi publik, dan evaluasi rutin adalah lima pilar utama smart city yang berkelanjutan,” jelas Prof Yulianto.

Ia menambahkan, Kota Mojokerto memiliki potensi besar untuk naik kelas dalam peta smart city nasional, asalkan tetap konsisten membangun ekosistem yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Diskusi ini menunjukkan bahwa Pemkot Mojokerto tidak ingin hanya mengejar label “kota digital”, tapi membangun smart city yang nyata dan terasa manfaatnya bagi warga.

Pemerintah optimistis Mojokerto bisa menembus lima besar nasional, dengan catatan: seluruh elemen harus terlibat. Dari birokrasi, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

“Smart city bukan proyek pemerintah saja. Ini kerja bareng, demi masa depan kota yang lebih baik,” pungkas Ning Ita.