Pemkab Mojokerto Percepat Transformasi Digital, Gus Bupati Minta Seluruh Sistem Terintegrasi

Berhari.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mempercepat transformasi digital guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pemerintah Digital yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto di Smartroom Satya Bina Karya (SBK), Kamis (23/7).

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa atau yang akrab disapa Gus Bupati menegaskan, keberhasilan digitalisasi pemerintahan bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki setiap organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan dari kemampuan seluruh sistem untuk saling terhubung dalam satu arsitektur pemerintahan digital.

“Hilangkan ego sektoral dalam pengembangan sistem informasi. Jangan lagi membangun aplikasi secara sendiri-sendiri tanpa memperhatikan integrasi. Seluruh proses bisnis, data, dan layanan harus terhubung dalam Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Mojokerto,” tegas Gus Bupati.

Menurutnya, integrasi sistem akan mempermudah koordinasi antarperangkat daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Gus Bupati menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi program Satu Data Kabupaten Mojokerto menjadi fondasi penting agar seluruh OPD menggunakan standar data yang sama dalam menyusun program pembangunan.

“Jadikan data sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi harus menggunakan data yang berkualitas. Kebijakan yang baik selalu lahir dari data yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Bupati juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Service Level Agreement (SLA). Menurutnya, masyarakat kini membutuhkan kepastian waktu layanan, kecepatan respons, hingga mekanisme penanganan gangguan dan pengaduan.

“Masyarakat kita saat ini menuntut pelayanan yang cepat. Mereka ingin mengetahui kapan layanan selesai, seberapa cepat respons diberikan, bagaimana ketersediaan sistem, hingga bagaimana proses pemulihan ketika terjadi gangguan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya, menjelaskan bahwa sejumlah program strategis dalam implementasi pemerintahan digital telah berhasil diselesaikan. Di antaranya penyusunan proses bisnis seluruh OPD serta asesmen infrastruktur jaringan fiber optic (FO) di lingkungan Pemkab Mojokerto.

Adapun beberapa program lain yang saat ini masih dalam tahap pelaksanaan meliputi Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan aplikasi E-Teken, aplikasi Mojocaakti, serta pembangunan jaringan intra pemerintah.

“Penyusunan proses bisnis seluruh OPD dan asesmen infrastruktur jaringan FO telah selesai dilaksanakan. Saat ini kami juga terus melanjutkan Audit TIK, pengembangan aplikasi E-Teken, Mojocaakti, serta jaringan intra pemerintah,” jelas Nugraha.

Melalui percepatan implementasi pemerintahan digital ini, Pemkab Mojokerto berharap mampu mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sehingga pelayanan publik semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.