KPK Galakkan Desa Anti Korupsi, Gubernur Khofifah: Pengelolaan Dana Desa Harus Jelas

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemem di Jawa Timur untuk memiliki komitmen menjahui korupsi. Hal ini disampikan Khofifah saat menghadiri Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti Korupsi di Gedung Islamic Center, Surabaya, Rabu (14/09/22).

Sebanyak 300 kepala desa di Jawa Timur mengikuti kegiataan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain hadir langsung, sebagian kepala desa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara virtual.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan kepada para kepala desa agar menyerap pembelajaran bimtek ini. Sehingga bermanfaat bagi penguatan managemen pengelolaan desa dalam upaya mempercepat kemajuan masyarakat desa di Jatim.

Mantan Menteri Sosial ini mengingatkan akan pentingnya pembangunan desa bagi pembangunan daerah. Bahwa pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan pondasi dasar kemajuan bangsa.

“Pondasi kemajuan bangsa di mulai dari desa. Yang ingin saya tegaskan pada penjenengan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur,” terang Gubernur Khofifah.

Terlebih kekuatan dana desa di Jawa Timur cukup besar, yakni Rp 50, 319 triliun. Jumlah dana desa tersebut terhitung sejak 2015 hingga 2022 dari total sebanyak 7.724 desa.

Menurut Khofifah, masyarakat berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya. “Peruntukannya harus jelas, dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa serta peningkatan sumber daya manusia desa,” ujarnya.

Di Jawa Timur telah ada satu desa yang menjadi percontohan Desa Anti Korupsi. Yakni Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Belum lagi, Jawa timur memiliki jumlah Desa Mandiri sebanyak 1.490 desa, tertinggi secara nasional.

Dana Desa telah memberikan bukti penguatan bagi masyarakat. Salah satunya Desa Sekapuk, Gresik, dengan mengembangkan Wisata Alam Selo Tirto Giri. Setiap RT di desa ini memiliki warung yang bisa mendatangkan PAD desa.

Tak hanya itu, kesuksesan pengelolaan dana desa dengan adanya BUMDes. Seperti di kawasan wisata Pujon Kidul yang menampung 1.600 tenaga kerja. Pemprov Jatim juga memberikan support Rp 100 miliar bagi desa yang menyiapkan BUMDes dan BUMDesma.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah kemudian juga menyebutkan sejumlah BUMDes sukses yang juga mendapatkan support dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp 100 miliar bagi desa yang telah menyiapkan BUMDes dan BUMDesma.

Dalam kesempatan ini Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwasanya Jawa Timur optimis menjawab krisis pangan dunia. Menurutnya hal ini akan bisa dijawab oleh kepala desa.

“Saat ini produksi padi di Jawa Timur sudah mencapai 8,3 juta ton dan diharapkan sampai Desember 2022 mencapai 10 juta ton. Tentunya ini akan memberi kontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia,” bebernya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, penguatan anti korupsi merupakan salah satu jalan agar angka kemiskinan semakin menurun. Sehingga mengurangi pengangguran dan semua berjalan tanpa korupsi.

Sementara itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengapresiasi Pemprov Jatim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di mulai dari desa. Pencapaian ketahanan progam di Jatim juga dinilai cukup berhasil.

“Banyak desa memberikan kontribusi besar pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Termasuk upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang tentunya bisa mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan bangsa,” kata firli.

Firli juga menyampaikan keprihatinannya. Dimana banyak perangkat desa yang terjerat kasus korupsi. Data KPK mencatat ada 686 perangkat desa terlibat masalah korupsi, untuk itu KPK hadir dengan Progam Desa Anti Korupsi.

“Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi. Karena dana desa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Jangan hanya menjadi penonton, tapi tidak melakukan apa-apa,” pungkasnya.