Mensos Pastikan 53 Daerah Siap Menyelenggarakan Sekolah Rakyat Tahun Ini

Berhari.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, meninjau Rumah Aman Anak (RAA) di Desa Kedungmaling, Kecamtan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Minggu (13/04). Kedatangan Menteri Sosial ini, untuk mengecek kesiapan fasilitas gedung yang bakal menjadi Sekolah Rakyat.

Setibanya di lokasi, dengan didampingi Bupati Mojokerto, Muhammad AL Barra dan sejumlah Kepala OPD, Saifullah Yusuf, langsung melihat bangunan RAA. Termasuk sarana dan prasarana yang mendukung penyenggaraan Sekolah Rakyat, seperti asrama dan ruang kelas.

Sebelumnnya, ia menyempatkan diri untuk menyapa para lansia penghuni Panti Werdha. Seperti diketahui, jika gedung RAA berada satu komplek dengan Panti Werdha milik Dinas Sosial, Kabupaten Mojokerto.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan, penyelenggaran Sekolah Rakyat bakal dimulai Juli 2025. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat, yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini sudah ada kurang lebih 250 daerah yang telah mengajukan untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Usai dilakukan survei dan verifikasi, 53 daerah dinyatakan siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat tahun ini, 80 daerah lainnya masih survei, ” terangnya.

Selain menyiapkan gedung, menurut Saifullah Yusuf, pemerintah daerah maupun kota yang mengajukan penyelenggaran Sekolah Rakyat harus menyediakan lahan. Minimal luasan lahan yang disiapkan adalah 5 hektare.

“Jadi, ada daerah yang mengusulkan lahan luasannya itu beda-beda, ada di atas 10 hektar, ada yang 5 sampai 7 hektare. Sementara lahan yang dibutuhkan untuk Sekolah Rakyat, di atas 5 hketare,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, nantinya di lahan tersebut akan dibangun gedung sekolah yang mampu menampung 1000 siswa, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Berbagai fasilitas pendukung juga akan dibangun, seperti asrama, perumahan guru serta lapangan olahraga.

“Dimana sesuai arahan presiden, kita ingin setiap sekolah yang dibangun dapat menampung 1000 siswa dari tingkat SD, SMP dan SMA. Daerah yang mengusulkan bangunan, akan diverifikasi Kementerian PU untuk dilakukan renovasi, dan yang sudah siap akan dilaporkan ke Kementerian Sosial,” tandasnya.