Siap Terapkan MPP Digital, Menpan RB Apresiasi Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik Kota Mojokerto

Berhari.com – Menteri Pemberdyaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik Pemkot Mojokerto, Senin (06/02/23).

Dalam kesempatan ini, Azwar Anas mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada. Saat mengecek MPP, Menpan RB didampingi Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.

“Tadi saya ke MPP, bertemu dengan para kepala OPD. Kinerja Pemkot Mojokerto, cukup impresif dalam beberapa tahun terakhir. Inovasinya juga terus tumbuh,” katanya.

Untuk itu, Anas mengajak Pemkot Mojokerto terintegrasi dengan MPP Digital, karena memiliki banyak keunggulan. Salah satunya, skema singgle-sign-on yang akan diterapkan pada semua lini pelayanan.

“Dengan MPP Digital, warga dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Sehingga lebih mudah, dalam mengakses beragam layanan, ” terangnya.

Selai melihat pelayanan publik, Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) ini,  juga mengecek program penurunan stunting di Kota Mojokerto.

“Program penurunan stunting ini menjadi perhatian Presiden Jokowi. Kami ditugasi Bapak Presiden untuk memperkuat tata kelola birokrasi penurunan stunting, termasuk dengan sentuhan digital,” tuturnya.

Menurut Anas, banyak daerah telah menerapkan skema digital dalam penanganan stunting. Terutama dalam memonitor perkembangan anak,” ungkapnya.

Anas mengapresiasi, Program Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Stunting) yang diluncurkan Pemkot Mojokerto dalam menangani permasalahan stunting.

Melalui program tersebut, warga bisa memanfaatkan sampah organik rumah tangga sebagai pakan maggot. Dan hasil ternak maggot, dijadikan warga untuk pakan ternak ikan yang dibudidayakan.

“Hasil budidaya ikan disalurkan ke warga yang memiliki balita stunting, untuk dikonsumsi. Ini artinnya, bukan hanya berdampak pada penanganan stunting, tapi juga meningkatkan kualitas manajemen pengolahan sampah,” ujarnya

Secara nasional, pemerintah menargetkan pravalensi stunting turun 14 persen pada 2024, dari 21,6 persen di Tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, pravalensi stunting di Kota Mojokerto di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Jatim.

“Pravalensi stunting Kota Mojokerto 8,4 persen pada 2022, Provinsi Jatim 19,2 persen. Sedangkan secara nasional mencapai 21,6 persen. Sehingga apa yang dicapai Kota Mojokerto harus terus ditingkatkan,” tandasnya.

Sementara itu Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyatakan kesiapan, untuk menerapkan MPP Digital. Mengingat nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Mojokerto, terus meningkat dari 2,92 pada 2021 menjadi 3,32 di tahun 2022.

MPP Gajah Mada memberikan 178 layanan, dari 24 instansi atau lembaga pemberi layanan publik. Termasuk di antaranya adalah Telecenter Palapa yang menjadi sarana edukasi bagi warga Kota Mojokerto, serta Unit Layanan Disabilitas.

“Ke depan, pelayanan publik di Kota Mojokerto terus kita tingkatkan dalam rangka memberikan yang terbaik bagi warga,” pungkasnya.